Beranda Politik Pemkab Subang Gagal Bayar, DPRD Usul Hak Interpelasi

Pemkab Subang Gagal Bayar, DPRD Usul Hak Interpelasi

26
0

Penulis: Red

SUBANG,jabarkini.net-Rapat paripurna pembahasan raperda, yang digelar DPRD Kabupaten Subang, Rabu (8/1/2020) berujung pada usulan hak interpelasi. Sedikitnya ada 26 anggota DPRD Subang yang sudah menandatangani agar dilaksanakan hak interpelasi.

Rapat paripurna pembahasan raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Subang. Rapat ini adalah buntut dari keluhan para pengusaha yang hingga saat ini masih menunggu pembayaran dari Pemkab Subang ikhwal proyek yang telah dikerjakannya.

Para pengusaha mengklaim total tagihan dari Pemkab Subang sebesar 45 milyar. Nilai sebesar itu merupakan klaim atas 1200 paket proyek yang telah dikerjakan di tahun 2019, lalu.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh ketua DPRD, Narca Sukanda dan Wakil ketua Hj.Elita Budiati. Usulan hak interpelasi sendiri pertama kali dihembuskan oleh ketua Fraksi Nasdem Hendra Purnawan yang kemudian diikuti oleh fraksi lainnya.

Terlihat, usai rapat para anggota DPRD langsung menggelar rapat internal. Sementara anggota dari fraksi Golkar tetap bertahan diruang sidang. Usulan hak interpelasi akhirnya diikuti pula oleh faksi Golkar dan Gerindra dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang plus dari Nasdem.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosadi hanya bisa pasrah. Kata dia, hak interpelasi adalah hak DPRD. Sementara terkait gagal bayar pada pihak ketiga, politisi PKS ini mengungkapkan, bukan karena uang yang tidak ada tapi lebih disebabkan, karena adanya perubahan peraturan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

“Jadi masalah ini bukan soal uang yang ngga ada, tapi ini akibat adanya perubangan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri,” ujar Agus Masykur.

Agus Masykur pun berjanji pihaknya akan menyelesaikan masalah ini. Namun terlebih dahulu pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait di pusat. “Pemkab tidak akan tinggal diam. Kami akan tetap mencarikan solusi. Namun terlebih dahulu tentu kami akan berkonsultasi dulu dengan Kementerian Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.(jk2)

Bagikan:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here