Beranda Jabar Lagi, Bawaslu Purwakarta Soroti 3 Caleg Diduga Masih Aktif Sebagai Aparatur Desa

Lagi, Bawaslu Purwakarta Soroti 3 Caleg Diduga Masih Aktif Sebagai Aparatur Desa

192
0

Penulis : Wezz

PURWAKARTA, JabarKini.net – Bawaslu Kab Purwakarta kembali soroti
tiga Calon legislatif karena diduga masih beraktifitas sebagai aparatur Desa.
Jika hal itu terbukti, maka ke tiga Caleg tersebut dianggap telah melanggar PKPU dan terancam dicoret dari konsestansinya sebagai Caleg di Pemilu 2019 nanti.

Dikatakan Kordiv Penindakan Bawaslu Purwakarta, Siti Nurhayati, hingga saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi terkait dugaan tiga Caleg yang diduga masih aktif sebagai aparatur pemerintahan desa tersebut.

“Caleg dari perangkat desa diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 bagian ketiga pasal 7 huruf k nomor 2 dan 3. Dan jika tiga caleg ini terbukti masih beraktivitas sebagai aparatur pemerintahan desa maka sanksi yang akan diberikan sanksi administrasi berupa pencoretan,” kata Siti, melalui pesan singkatnya, Kamis (8/11/2018).

Meski demikian, saat ini perkara dugaan tersebut ranahnya masih berada di masing masing Panwaslu kecamatan sebagai temuan.

Dan jauh sebelum ke ranah pencoretan pihaknya, sambung dia, ada beberapa hal yang memerlukan pengkajian secara mendetail terlebih dahulu.

“Kita tidak bisa mencoret begitu saja, Kita lihat dulu BB1 dan BB2 nya, lalu lihat surat pengunduran dirinya apakah ada, setelah itu kita lihat juga surat balasan tentang pengunduran diri tersebut,” jelas Siti.

Disinggung perihal identitas dan Partai pengusung ke tiga Caleg tersebut, Siti masih enggan untuk membeberkannya.

” kalau identitasnya nanti saja ya, kan saat ini masih dugaan dan tahap verifikasi” jelas Siti.

Diketahui, sebelumnya Bawaslu Purwakarta sempat menolak permohonan dua caleg dari Partai PKB dan Berkarya pada Sidang Adjudikasi Penyelsaian Sengketa Pemilu 2019.

“Dari fakta persidangan yang sudah dilakukan serta kajian hukum dan bukti, maka kami tiba pada tahap putusan ini, dan Bawaslu menetapkan putusan dengan menolak permohonan sesuai dengan pertimbangan hukum pada pasal 2 Undang2 nomor 7 tahun 2017 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian bahwa pemohon tidak jujur dalam pengisian BB1 dan BB2 yang ada dalam lampiran PKPU 31 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan,” ujar Ketua Bawaslu Purwakarta, Ujang Abidin, belum lama ini.
(jk3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here