Beranda Jabar KPU Karawang Mendata 1.788 Pemilih Disabilitas Mental

KPU Karawang Mendata 1.788 Pemilih Disabilitas Mental

154
0

Penulis : Asep NK

KARAWANG, Jabarkini.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang,  dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT)  Pemilu 2019, mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau tunagrahita hasil perbaikan tahap II hingga Rapat Akhir DPT berjumlah 1,788  jiwa.

“Data yang dihimpun KPU, pemilih tunagrahita berdasar DPT hasil perbaikan II berjumlah 1.788 jiwa. Jumlah itu sudah termasuk penderita gangguan jiwa yang sudah terdaftar,” kata Ketua KPU Karawang, Miftah Farid, Senin (17/12).

Komisioner KPU mengatakan, jumlah data pemilih penyandang disabilitas mental atau tunagrahita dibanding Pemilu 2014, meningkat tapi kalau dibandingkan dengan data Pilgub masih stagnan.

“Pemilih disabilitas mental atau tunagrahita 2019 , jumlahnya 1.788 pemilih, yang tidak berubah sejak Pilgub Jabar 2018,” katanya.

Farid menyebut, pihaknya melakukan pendataan secara langsung terhadap pemilih penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental yang didata adalah mereka yang memiliki KTP elektronik, yang umumnya berada di rumah dengan keluarga, atau di rumah panti.

Meski demikian, Farid juga mengakui KPU menggunakan data jumlah penyandang disabilitas mental yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan lembaga terkait sebagai referensi pendataan.

“KPU kan datanya faktual, data dari manapun jadi referensi tapi data dari manapun juga ketika dicek di lapangan bisa jadi beda,” ujar dia.

Untuk disabilitas tunanetra, lanjutnya, akan disediakan alat bantu di tempat pemungutan suara (TPS). “Disabilitas gangguan jiwa bukan permanen, infonya menjelang hari H itu, harus ada rekom dari dokter bahwasannya yang gangguan tersebut dalam kondisi stabil dan itu bukan yang disebutkan gangguan jiwa di jalanan di data, tetap kaidah kaidahnya dia (Disabilitas) mempunyai KTP-e dan warga Karawang,” katanya.

Menurutnya, pendataan disabilitas gangguan mental ini tidak sembarangan dan tidak semua orang gila didata. Kewajiban penyelenggara mendata WNI yang memenuhi syarat dan disabilitas tersebut tidak dicabut hak pilihnya, yang dicabut itu yang diputuskan pengadilan.

“Kewajiban kita mendata walupun mereka mohon maaf, disabilitas nanti khususnya ganguan kejiwaan hari H harus ada rekomendasi dokter stabil atau tidak. Dan menurut saya bukan gangguan jiwa malah tapi orang stres yang memang diprediksikan bisa sembuh, bukan gangguan jiwa permanen. Nanti ada ketentuan khusus itu data yang ada di pilgub juga sudah terdata, dari pilgub datanya tidak berubah,” katanya.

Untuk disabilitas lainnya, lanjut Farid ada formulir pendampingan. Pemilih disabilitas diperbolehkan didampingi keluarganya saat memilih dengan mengisi formulir terlebih dahulu.

“Keluarga nanti pada pencoblosan dipersilahkan memdampingi, ” tegasnya.(jk3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here