Beranda Jabar KIPP : Jika Tidak Segera Bersikap, KPU Dzolim Terhadap Parpol

KIPP : Jika Tidak Segera Bersikap, KPU Dzolim Terhadap Parpol

138
0

Penulis : Wezz

PURWAKARTA, JabarKini.Net – Kabar akan dicoretnya dua Caleg Purwakarta dari DCT yang akan dilakukan KPU, menuai kritik dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Purwakarta.

KIPP meminta KPU segera bersikap soal status caleg TMS dalam DCT yang sebelumnya tidak melampirkan riwayat hukum yang sesuai pada dokumen awal.

“Jangan terlalu lama mengambil keputusan, sehingga dapat menimbulkan kesan negatif terhadap KPU,” ujar Ketua KIPP Kabupaten Purwakarta Hikmat Ibnu Aril. Senin, (15/10/2018).

Menurutnya, KPU Purwakarta harus menunjukan profesionalismenya. Tidak boleh ragu apalagi galau saat memutuskan. Sikap tegas diperlukan untuk memberi kepastian hukum. Ia mengatakan, alat ukur kebenarannya sudah sangat jelas Undang-Undang dan PKPU.

“Bila caleg tersebut awalnya tidak melampirkan riwayat hukuman dan kemudian diketahui yg bersangkutan ternyata mantan napi, wajib dicoret, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan awal dan diduga membohongi keterangan atau dokumen,” jelasnya.

Disadari atau tidak, tentu hal ini bentuk pendzoliman kepada parpol, lebih khusus lagi caleg. Membiarkan mereka dalam kegamangan. Parpol dihadapkan pada situasi “buah simalaka”. Kampanye takut dicoret, tidak kampanye jelas merugikan.

“Jika sampai tidak ditindak, sama halnya dengan mendzolimi,” katanya.

Diketahui, dua orang caleg masing-masing dari PKB dan Berkarya didapati TMS pasca penetapan DCT. Penyebabnya, dua orang yang merupakan terpidana ini tidak mengisi statusnya dalam Daftar Riwayat Hidup saat pendaftaran dulu. Keduanya juga tidak melampirkan surat keterangan bebas dari lapas serta tidak pernah mengumumkan ke publik statusnya sebagai mantan napi di media massa. Padahal ketentuan itu tercantum dalam PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan.(jk3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here