Beranda Jabar Pansus A DPRD Purwakarta cari reverensi ke Semarang untuk ubah perda restribusi

Pansus A DPRD Purwakarta cari reverensi ke Semarang untuk ubah perda restribusi

25
0

Penulis : Red

SEMARANG, jabarkini.net – Ingin merubah Peraturan Daeran No 2/2012 yang dinilai sudah tidak relevan dalam upaya peningkatan Pajak Asli Daerah dari restribusi, Pansus A DPRD Purwakarta mencari reverensi ke Pemkot Semarang Jawa Tengah.

Pansus A DPRD Purwakarta memilih Pemkot Semarang untuk mendapatkan reperensi terkait perubahan peraturan daerah No 2 Tahun 2012 tentang restribusi pemakaian kekayaan daerah yang dinilai surat kurang relevan sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dikatakan Ketua Pansus A DPRD Purwakarta, pansus telah melakukan pengkajian dan mencari reverensi. Kota Semarang sebenarya kota yang ketiga setelah sejak 3 bulan lalu Pansus A diberikan tugas yang diharapkan akhir Mei sudah harus tuntas.

“Hasil kunjungan dari beberapa Kabupaten alhamdulillah ini akan di jadikan referensi di Semarang akan kami masukan menjadi reverensi” Kata Ketua Pansus A, H. Ade.

karena mungkin di kita sudah terlalu lama dan banyak di kabupaten-kabupaten yang kita kunjungi Perda-Perda yang di sah kan di tuangkan di tahun 2018-2017-dan 2016.”

Dalam rangka menaikan PAD ternyata banyak potensi yang perlu digali yang salah satunya dari restibusi pemakaian kekayaan derah.

“mungkin ada aset-aset di kita yang belum masuk diantaranya, rusunawa ini belum masuk dan ini akan di pisah sedangkan di Perda ini hanya di masukan dari Empat Dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Kesehatan,Dinas Binamarga dan Badan pendapatan daerah.” Ungkap H. Ade.

Ditegaskan H. Ade, dari ke empat Dinas atau Badan yersebut, Pansus A mencari referensi dari kabupaten dan kota yang kunjungi untuk dimasukan ke Perda yang akan di rubah karena perda yang ada yaitu No 2 Tahun 2012 sudah terlalu lama.

Sementara, Kasubag hukum Pemkot Semarang, Machrus.pengelolaan restribusi di Pemkot Semarang dilakukan berdasarkan aturan yang ada terutama pada saat akan menaikan tarif.

“ketika mau menaikan tarif kita tidak usah menggunakan perda tapi cukup dengan peraturan walikota saja, terkecuali itu menambah objek pajak atau mengurangi objek pajak.” Kata Machrus.

Ditegaskannya, didalam pengelolaan aset-aset tidak mengandalkan retribusi pemakaian daerah, ” Ketika mau pake aset nya kita , nanti pengguna sewa dengan kita, menggunakan peraturan wakikota yang mengatur formula untuk menghitung nilai sewa, ada formulanya SOP dan sebagainya.” Terangnya.(jk3)

Bagikan:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here