Beranda Jabar Delapan Persen Penduduk Karawang,  Belum memilik e-KTP

Delapan Persen Penduduk Karawang,  Belum memilik e-KTP

135
0

Penulis : Asep NK

KARAWANG, Jabarkini.net – Mengantisipasi dan membantu KPU dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)  Kabupaten Karawang menerangkan, jumlah pemilih Karawang mencapai 1.669.000 pemilih., sudah mencapai 92 persen kepemilikan e-ktp  tinggal 8 persen  belum tercetak blangko e-ktp, kebayakan pendatang yang berada di daerah kawasan industri.

Data rekaman e-KTP masyarakat Karawang, yang sudah masuk Print Ready Record (PRR) belum tercetak 192.084 yang terdiri dari PRR 111.805 dan non PRR 80.279 orang. Kondisi yang telah berlangsung  satu tahun kebelakang karena faktor  ketersediaan blangko yang terbatas.

Kapala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang, Yudiana menjelaskan berdasarkan data sampai akhir hingga Januari, jumlah data rekaman yang sudah masuk PRR mencapai 192.084 yang terdiri dari PRR 111.805 dan non PRR 80.279 orang. Sementara dinas sudah menuntaskan kepemilikan KTP elektronik masyarakat Karawang, yang sudah terselesaikan 1.463.268 dari wajib KTP 1.618.987.

“Hingga Januari  jumlah data rekaman  yang belum tuntas sekitar 192.084  pemohon, yang terdiri dari PRR 111.805 dan non PRR 80.279 orang” kata Yudi,  Senin (28/1).

Yudi mengatakan pemerintah memberikan blangko ke dinas, jumlahnya terbatas tidak sesuai dengan kebutuhan dalam sepekan hanya mendapatkan alokasi 1000 -1200 blangko atau tiap bulan hanya mendapat sekitar 4.800 . Jumlah pemohon tahun 2018 hingga Januari 2019 mencapai 118.781,yang sudah dicetak 53.554 orang, sisanya 64.840 belum proses cetak e KTP,

“Blangko ini hanya diprioritaskan untuk yang PRR. Itu pun jumlahnya terbatas,” jelasnya.

Kondisi demikian, diakui sering menuai komplin dari masyarakat. Namun duduk persoalannya sudah langsung dijelaskan bahwa kewenangan pengadaan blangko ada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Banyak yang komplin, setahun rekam tapi belum jadi. Tugas kabupaten adalah merekam dan mencetak saja. Soal blangko, perangkat aplikasi dan jaringan adalah kewenangan pusat,” terangnya.

Menangani krisis blangko, Dinas sudah terus mengusulkan ke pemerintah pusat melalui pemprov. Diharapkan itu dapat terpenuhi dalam waktu dekat.

“Target pusat adalah perekaman, bukan pencetakan. Meski begitu, pengadaan blangko sudah diusulkan setiap bulan,” tegasnya.(jk3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here