Beranda Jabar Bupati Karawang Keluarkan Aturan PLN Berhak Putus Aliran Listrik Warga

Bupati Karawang Keluarkan Aturan PLN Berhak Putus Aliran Listrik Warga

649
0

Penulis : Asep NK

KARAWANG, Jabarkini.net – Pemerintah Kabupaten Karawang, telah mengeluarkan surat edaran tentang himbauan pembayaran rekening listrik pascabayar tepat waktu kepada masyarakat karawang melalui  camat se-Kabupaten Karawang,. Instruksi ini amat berlebihan karena semakin mempersempit ruang gerak warga Karawang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Surat edaran yang diteken oleh Bupati Karawang, Cellica Nurachadianar pada 19 Desember 2018 lalu ini berisi sederet ketentuan. Di antaranya memberikan himbauan kepada elemen masyarakat untuk melakukan pembayaran rekening listrik  pada awal waktu atau sebelum tanggal 20 setuap bulannya.

“Surat edaran yang dikeluarkan bupati sudah diluar kewenangan sebagai tampuk pemmpin daerah,  karena urusan rekening listik merupakan kewenangan pihak PLN, ini sudah salah kaprah, ” kata Asep Agustian,  Kamis (3/1) saat dikonfirmasi.

Seharusnya, kata Asep Kuncir,  sapaan akrab Asep Agustian, Buoati cellica sudah keluar dari rel pembuat kebijakan dengan mengurus rekening listrik yang notabene kewenangan PLN, padahal seharusnya Bupati fokus dalam program kesejahteraan rakyat karena masih banyak masyarakat Karawang yang jauh dari taraf kehidupan layak.

“Jangan urus rekening listrik,  uruslah masyarakatnya yang masih membutuhkan bantuan seperti warga miskin,  pendidikan,  dan penganguran, ” tegasnya.

Poin lain yang juga menyulut pro-kontra: dikalangan masyarakat bagi pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran,  makan PT PLN berhak melakukan penyegelan dan pemutusan sementara KWH bagi masyarakat yang tidak mampu membayarar rekening listrik.

“Aturan  ini  amat kebamblasan,  kebijakan PLN yang diambil alih oleh seorang bupati,  yang memerintahkan PT PLN untuk berbuat tega memutus aliran listrik bagi warga Karawang yang tidak mampu, ” tandasnya.

Terkair, Asep menegaskan surat edaran Bupati tersebut, tidak serta merta menjadi alat pelaksana eksekusi PT PLN untuk memutus dan menyegel aliran listrik masyarakat karena tidak punyak kekuatan hukum karena akan menjadi polemik bagi perusahaan listtik negara.

“Surat himbauan tersebut, bukan sebagai alat pelaksana eksekusi pemutusan aliran listrik karena tidak serta merta dijadikan alat oleh PLN, ” tutupnya.(jk3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here