Beranda Jabar BPJS Karawang,  Sudah Mulai Terapkan Perpres 82/2018

BPJS Karawang,  Sudah Mulai Terapkan Perpres 82/2018

170
0

Penulis : Asep NK

KARAWANG, Jabarkini.net – Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bakal mendukung kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Implementasi Program program jaminan kesehatan pada Perpres ini menyatukan sejumlah regulasi yang diterbitkan masing-masing instansi.

Kepala  BPJS Kesehatan  Cabang Karawang, Unting Patri Wicaksono menjelaskan, Perpres 82 tahun 2018, merupakan implementasi penjabaran beberapa aturan yang mengatur sejumlah aspek dan penyesuaian aturan. Dalam Perpres tersebut mendorong kementrian, lembaga dan pemangku  lainnya melakukan regulasi diberbagai aspek.

Meski demikian, sejumlah perubahan ketentuan dalam regulasi tersebut diyakini dapat mendukung keberlanjutan program JKN-KIS. Melalui regulasi ini, pemerintah di antaranya mendorong kepesertaan baru dan efisiensi biaya BPJS Kesehatan.

Dia menjelaskan, sejumlah perubahan ketentuan seperti, peserta jaminan kesehatan mencakup pendaftaran bayi baru lahir, bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan dan status kepersetaan bagi perangkat desa tak lain kepala desa dan perangkat desa sebagai pekerja penerima upah yang ditanggung oleh pemerintah.

Peserta yang tidak mendaftarkan bayi seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dikenaik sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN, maka berlaku ketentuan pendaftaran paling lama 14 hari sejak dilahirkan.

Lebih lanjut, Unting menyatakan, program JKN bakal lebih efisien sejalan dengan perubahan ketentuan denda dan sanksi keterlambatan pembayaran iuran. Pada regulasi yang baru, jika peserta tidak membayar iuran, maka memperoleh sanksi penghentian sementara layanan kesehatan berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnya.

“Pada regulasi sebelumnya, kepesertaan akan dihentikan pada tanggal 11 bulan berikutnya. Konsekuensinya adalah kami membayar kapitasi kepada FKTP [Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama], sementara itu peserta tidak membayar iuran. Ini jelas terjadi ketidakefisienan,” katanya dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Karawang, Rabu (18/12).

Ketentuan baru lainnya yakni manfaat jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang mengalami PHK berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran. Di samping itu, regulasi lainnya,  peserta yang ke luar negeri dapat menghentikan kepesertaannya sementara dan tidak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan dengan ketentuan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut.

Unting mengatakan,  Perpres 82/2018, pada 18 Desember 2018 atau 3 bulan setelah Perpres diundangkan. Regulasi turunan itu bakal mengatur tentang administrasi kepesertaan, iuran, dan administrasi klaim. Dan merupakan landasan hukum baru program JKN-KIS.

“Peran serta lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dan  stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa lebih optimal, ” harapnya.(jk3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here